"KPK" Kecil Muncul
"Masing-masing instansi sebenarnya punya wewenang dan payung hukum sendiri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun tentu dalam pelaksanaannya terkadang ada yang belum sinkron, makanya melalui kerjasama ini bisa lebih mudah dalam pengungkapannya. Dan bukan hanya untuk satu atau dua kasus korupsi saja, namun terus berlanjut ke kasus korupsi lainnya. Ditempat lain ini belum ada, jadi ini seperti KPK kecil," jelas Budi.
Hal senada juga disampaikan Didik Farkhan A. Menurutnya, kerjasama yang dilakukan antara polisi dan jaksa ini merupakan yang kedua kalinya dalam mengungkap kasus korupsi. Dimana kasus pertama yang diselidiki bersama adalah terkait kasus Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran (Damkar) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran ,Dinas Pekerjaan Umum. "Ini kasus kedua yang kami selidiki bersama yakni terkait laporan kasus dugaan korupsi dana hibah Bantuan Sosial (Bansos) di Badan Narkotika Kabupaten Kutim. Sehingga setelah penandatanganan kerjasama ini, proses penyelidikannya langsung dimulai bersama," kata Didik.
Didik menjelaskan, sebenarnya terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Bansos ini, baik kejaksaan maupun kepolisian sama-sama mendapat laporan. Sehingga dari laporan tersebut kemudian muncul gagasan untuk penyelidikan dikerjakan bersama-sama. Sehingga proses penyelidikannya dapat dengan cepat di selesaikan. "Jadi intinya kami berbagi tugas dalam menyelidiki kasus ini. Sehingga jika berkas penyelidikan sudah siap dan kemudian dilimpahkan ke kejaksaan tidak ada kekurangan lagi. Tentu pengungkapan kasusnya jadi lebih mudah dan cepat," jelasnya.
Didik juga menambahkan, dengan adanya kerjasama ini pihaknya merasa sangat terbantu. Khususnya dalam proses penyelidikan kasus korupsi yang memungkinkan pihaknya harus turun hingga ke wilayah pelosok. "Kalau kami melakukan penyelidikan hingga ke daerah pedalaman, tentu sulit dilakukan mengingat jaraknya yang cukup jauh. Makanya lewat kerjasama ini, kami bisa dibantu oleh polisi melalui unitnya di kecamatan," jelas Didik.
Untuk diketahui, Polres Kutim telah memintai keterangan beberapa orang dilingkungan Kantor Sekretarian BNK. Menyusul dengan masuknya laporan dari masyarakat yang menduga terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah di lembaga tersebut. Dugaan penyimpangan yang dilaporkan tersebut terjadi pada hibah 2010 lalu, yang diragukan pertanggujawabannya.( Sumber : Sapos )
